KALAM REDAKSI
Pangkalpinang – Tema kemiskinan rakyat sering dijadikan komoditas untuk keuntungan sesaat karena kemiskinan memiliki daya tarik emosional yang tinggi (high emotional appeal) yang sangat mudah dieksploitasi untuk mendapatkan simpati, panggung politik, maupun keuntungan materi.
Dalam sosiologi dan media, fenomena ini sering disebut sebagai poverty porn (pornografi kemiskinan) atau komodifikasi kemiskinan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Melissa Anne Mascovich [ Poverty, Porn, and the Picture: Exploring representation of exploitative media through the case of Oxfam ] The University of Texas at Austin, May 2017, ada beberapa poin substantif yang patut digarisbawahi.
Poin pertama adalah, sewaktu tokoh masyarakat atau kelompok masyarakat nekat mengambil tagline atas nama penzaliman pihak penguasa atau pihak berkuasa terhadap rakyat miskin, hal tersebut secara kumulatif akan berubah menjadi sejumput komoditas politik (Insentif Elektoral) yang ampuh dan sudah banyak contoh yang dikemukakan dibawah ini.
Masih ingat dengan tokoh publik yang tampil secara nasional, untuk kemudian dengan pola 24 jam 7 hari seminggu secara terus-menerus menghantui alam bawah sadar publik dengan tsunami informasi? Ya betul. Saat itu dalam suasana kontestasi Pilpres 2014, tokoh –yang kelak akan terus-terusan jadi Mister Headline ini secara kontinyu rajin meninabobokan publik digital di tanah air dengan jutaan konten “Orang Bersahaja” alias merakyat.
Walaupun pada akhirnya sama-sama kita ketahui, justru tokoh bentukan working paper milik Stan Greenberg [Master Pollster berafiliasi dengan Partai Demokrat US] ini kerap kali secara alamiah malah membongkar sumsum teori komunikasi paling purba miliknya, yakni a repeated lie. Sehingga, deretan masalah yang timbul sesudah jutaan alibi yang dihamparkan untuk menutup kebohongan terstruktur tersebut, faktanya tidak bisa menutupi peristiwa nasional yang membelit kita selama dua tahun belakangan ini.
Jika merunut jauh ke belakang. Sudah banyak tokoh nasional yang terpaksa “menelan” air liurnya sendiri. Ketika belum jadi apa-apa seringkali lantang berteriak untuk menggoyang kursi singgasana. Namun ketika sudah dipersilahkan masuk kedalam istana, diperlihatkan apa saja yang bisa diperolehnya kalau diri sang agitator bisa melepaskan idealismenya, maka saat itu juga pribadi idealis tersebut seketika bersimpuh takluk untuk selanjutnya berubah drastis menjadi anjing piaraan penguasa. Saat peristiwa Reformasi tahun 1998 yang lalu, tatkala senjakala Orde Baru temui ajalnya. Banyak tokoh yang –waktu itu masih belia– pada akhirnya saat ini sedang keasyikan bersujud pada kekuasaan.
Tidaklah perlu menyebut nama orang per orang. Pembaca tentu bisa menganalisa sendiri, deretan tunas calon pemimpin bangsa yang diharapkan mekar bersemi menjadi buah kebaikan bagi bangsa ini, ironisnya saat ini malah mengulangi laku durjana para penghamba kekuasaan. Cukuplah kiranya sang penggagas Bukit Algoritma jadi clue-nya. Hehehe.
Digugu Untuk Kemudian Ditiru, Bisakah Kamu Disebut Guru?
Di labirin lain kehidupan, anggaplah di Provinsi Kep Bangka Belitung, pola lantang berteriak membela rakyat untuk kemudian berubah jadi monster kekuasaan sewaktu mendapatkan amanah kekuasaan, bukan saja di copy paste dengan radikal dan ugal-ugalan. Lebih mengherankan lagi adalah rakyat kita sendiri. Mengapa orang-orang ataupun tokoh yang memakai jubah pembela masyarakat namun di kemudian hari fasih berkhianat, justru selalu diberi panggung. Sebuah anomali di zaman digital seperti sekarang ini. Kan rekam jejaknya mudah ditelusuri, si A ini ‘piaraan’ siapa. Jadi kalau si A ini melancarkan aksi atau seolah-olah berteriak atas nama rakyat, ya wajib diperhatikan apakah tali kekang tuan besarnya masih terlilit di lehernya ketika si A ini sedang orasi di panggung.
Sebab lainnya adalah, di era digital seperti sekarang ini, konten yang diposting di –lebih sering– sosial media merupakan postingan yang lebih banyak menampilkan drama pembelaan atau aksi “penyelamatan” orang miskin. Para calon petarung kekuasaan atau oknum ormas yang diduga berafiliasi pada kepentingan tertentu akan menggunakannya untuk menaikkan engagement dan popularitas digital. Dengan terlihat aktif membela kaum miskin, kaum terpinggirkan ataupun memilih sebuah nama yang “seolah-olah” membela rakyat, maka sebuah ormas atau tokoh dapat membangun posisi tawar yang kuat di hadapan pemerintah atau korporasi untuk kepentingan negosiasi tertentu.
Perlu dicatat, bahwa berdasarkan informasi yang berhasil disusun oleh penulis, tidak jarang seorang tokoh yang terlihat begitu bernafsu membela kepentingan rakyat, tanpa disadari topengnya terlepas begitu saja. Apalagi yang bersangkutan melihat celah sempit untuk memuluskan skema awal dirinya berada dalam pusaran kepentingan, maka sekejap saja ocehan ala BoTuNa (Bocah Tua Nakal) tersembur dari mulutnya. Walaupun tingkah laku menjijikan tadi berlangsung di depan ruang publik, dirinya sudah lupa –atau dibuat lupa oleh Allah– bahwa saat itu dirinya justru sedang berada dalam skenario “bawang putih” dan ajaibnya BoTuNa tadi secara gagah tidak perkasa berperilaku persis seperti “bawang merah”.
Ibaratnya, meminta melepas motor curian pada anggota Buser yang menangkap aksi curanmor. Padahal sebelumnya lantang berteriak GANYANG MALING MOTOR, Hehehe.
Narasi palsu sebagai Robin Hood ini sering digunakan oleh pihak-pihak penghamba materi untuk memicu kemarahan publik terhadap pihak lain (misalnya pemerintah atau kebijakan tertentu) guna mengalihkan perhatian dari isu hukum atau skandal yang sedang menjerat si Robin Hood tadi. Mungkin bisnis lain bang Robin Hood tadi adalah tetua sindikat penadah motor curian dari bandit ranmor yang sedang ditangkapi oleh petugas.
Eksploitasi kemiskinan atau yang sering disebut dengan istilah poverty porn merupakan tindakan menjadikan penderitaan, kemelaratan, dan kemiskinan masyarakat sebagai komoditas untuk meraih keuntungan sepihak.
Dalam ranah politik, kemiskinan sering dijadikan komoditas kampanye untuk mendulang suara (insentif elektoral).Menjelang pemilu, mengunjungi kawasan kumuh atau membagikan bantuan sosial tiruan adalah cara tercepat bagi politisi untuk membangun citra sebagai sosok yang “merakyat” dan “peduli”. Isu kemiskinan sangat mudah digoreng menjadi janji-janji kampanye yang populis guna menarik massa dalam jumlah besar tanpa perlu menawarkan solusi struktural yang konkret.
Poin kedua adalah, Poverty Potn sering digunakan sebagai salah satu sumber keuntungan finansial melalui skema pendanaan massal atau donasi. Oknum ormas atau oknum dari tokoh publik tertentu sering menggunakan narasi sesat kenestapaan warga untuk membuka penggalangan dana (fundraising) pada bohir-bohir terpilih. Dan sedihnya lagi, sebagian oknum memanfaatkan celah ini untuk memotong dana bantuan dengan dalih “biaya operasional” atau administrasi, sehingga keuntungan justru mengalir ke kantong pribadi atau organisasi. Sementara soal idealisme perjuangan mendadak runtuh hingga ke urutan paling buncit.
Jadi sebagai nasihat sesama muslim, sudahilah bermain peran dengan mengambil frame atas nama rakyat. Sebab, selain tidak elok, bukankah hal tersebut adalah tingkah yang membuat hati pegal dengan terus-menerus berteriak soal keadilan sambil menghitung gemerincing uang masuk ke rekening? Sekian. (***)
Oleh (M.Lukman Hakim)
Wartawan, tinggal di Bumi Allah