PANGKALPINANG — Lembaga Pemasyarakatan Khusus Ibu dan Anak (LPKA) Kelas IIA Pangkalpinang memperkuat sinergi dengan media Kejarberitanews melalui audiensi yang membahas keterbukaan informasi publik, program pembinaan, serta pengembangan keterampilan warga binaan, Rabu 28 Oktober 2026.
Kepala LPKA Pangkalpinang, Mustafa Kamaluddin Simamora, S.Sos., M.M., yang menjabat sejak April 2026, menegaskan pentingnya komunikasi yang baik dengan insan pers. Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai program dan aktivitas pembinaan di dalam lapas.
“Kami selalu terbuka dengan media. Sinergi dan komunikasi yang baik penting agar masyarakat mengetahui program pembinaan yang kami jalankan,” ucap Mustafa Simamora.
Saat ini, LPKA Pangkalpinang memiliki kapasitas 60 orang dengan jumlah penghuni sebanyak 38 orang. Perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak (PPA) mendominasi kasus warga binaan. Program pembinaan mencakup pendidikan, pembinaan kepribadian, serta perlindungan. Di bidang pendidikan, tersedia program kesetaraan Paket A, B, dan C, serta pendidikan informal melalui sekolah filial yang bekerja sama dengan SMAN 1 Pangkalpinang.
Selain pendidikan, warga binaan juga dibekali keterampilan produktif, salah satunya pembuatan gantungan kunci. LPKA Pangkalpinang turut menghadirkan karya literasi berupa buku berjudul Antropologi Bahasa Daerah yang diterbitkan dalam empat bahasa, yakni Indonesia, Inggris, Mandarin, dan Arab.
Tak lama berselang, Staff Pembinaan Lapas LPKA Pangkalpinang, Didit menyoroti peran terpenting dari masyarakat, yakni menghapus stigma negatif yang kerap distempel pada Anak Bermasalah Hukum ketika nantinya mereka kembali ke masyarakat.
“Untuk itulah peran media menjadi krusial bagi keberhasilan program yang selama ini dijalankan didalam Lapas,” terangnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah positif dalam membangun hubungan yang profesional dan berkelanjutan antara LPKA Pangkalpinang dan Kejarberitanews.
Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas informasi mengenai pembinaan, pendidikan, dan pemberdayaan warga binaan, sekaligus mendukung keterbukaan informasi publik yang tetap memperhatikan privasi serta perlindungan identitas perempuan dan anak. (Red/LH)