PANGKALPINANG – Aksi Demo Ratusan Massa di Lenggang, kecamatan Gantung, Belitung Timur pada 7 Agustus 2026 yang lalu masih menyisakan beragam komentar ataupun pendapat. Ada yang pro dan ada yang kontra. Hal yang lumrah dalam sistem demokrasi sebagaimana dijamin dalam Undang-undang, Kamis 13 Agustus 2026.
Amuk massa yang pada akhirnya sukses meluluhlantakan kantor Unit PT Timah Beltim tadi juga menimbulkan dua arus utama dalam menyikapi persoalan. Ada yang menuding pihak anu, sebagian mencurigai pihak ini sebagai -diduga- dalang dari peristiwa yang ramai jadi headline berbagai media, baik lokal ataupun nasional.
Nah kali ini, analisa terkait peristiwa yang mampu membuat orang-orang istana di Jakarta menoleh ke Provinsi Kep Bangka Belitung tersebut, datang dari Tokoh Nasional sekaligus Former Sekretaris di Kementerian BUMN RI, Muhammad Said Didu, atau lebih terkenal disapa Manusia Merdeka.
Menurut Said Didu -dikutip dari akun socmed pribadi tiktok- permasalahan yang sebelumnya menyertai insiden tadi cukup kompleks. Dan memerlukan analisa tambahan atas apa yang terjadi sebenarnya. Satgas yang banyak dibentuk oleh Presiden Prabowo. Yang seakan-akan melakukan suatu penyimpangan.
“Saya agak paham di Belitung itu yang terjadi adalah bahwa rakyat yang menjadi mitra PT Timah untuk bertambang. Tidak bisa berhenti karena memang hidupnya dari situ. Saya pernah ke sana itu mereka itu satu orang. Paling dapat 200 ribu per hari. Dan kalau dia berhenti bertambang, maka dia tidak bisa makan,” ungkap Said Didu dalam tayangan video.
Nah pada saat itulah mereka terus bertambang, kata Said Didu, tapi PT Timah tidak bisa lagi membeli karena RKAB-nya sudah melebihi kuota. Bahkan di gudangnya sendiri dan di gudang lainnya, mitranya sudah mungkin 5.000 ton di atas kuota.
“Artinya tidak bisa dikirim lagi dan tidak bisa dibeli lagi karena keterbatasan RKAB yang diberikan oleh Kementerian ESDM PT Timah,” tukasnya.
Said Didu tambahkan, bahwa artinya ini penjualan mandek. Kalau penjualan mandek perlu sejalan. Maka harus ada yang menampung. Yang menampung saat itu adalah Mitra PT yang menjadi mitra PT Timah
“Yang menampung sementara hasil tambang rakyat. Dan disimpan di rumahnya. Di rumah daripada gudang sementara daripada mitra itu. Nah mitra ini tidak bisa menjual ke PT Timah. Jadi sebenarnya ini penampungan sementara sambil menunggu PT Timah membeli. Tau-tau datang aparat seakan- akan penyelundupan padahal itu penyimpanan sementara. Nah ini kita harus kaitkan semua yang terjadi,” bebernya tanpa tedeng aling-aling.
Indikasi Adanya Massa Pro Oligarki Turut Diungkap Said Didu
Masih menurut Said Didu, sebelumnya tanggal 4 Agustus 2026, sudah ada demo di DPRD Bangka, “Kita enggak tahu siapa sponsornya, tetapi meminta Satlap Tricakti untuk dibubarkan,” tutur dia.
Artinya, sambungnya lagi, ada penertiban tambang, ada upaya orang-orang yang menikmati tambang ilegal ini untuk menghentikan penertiban tambang di Bangka dan Belitung.
Said Didu bilang, kita semua harus memahami bahwa itu pasti ada langkah-langkah itu. Nah, padahal sebenarnya kita lihat bahwa langkah Presiden Prabowo untuk melakukan penertiban timah yang dengan menurunkan Satgas Halilintar, Satlap Tricakti, Satgas PKH ke Bangka Belitung sudah menunjukkan hasil yang sangat nyata.
“Kita lihat harga timah sekarang itu naik hampir dua kali lipat. Sekarang 50-60 dolar-dolar per ton atau satu miliar rupiah per ton. Nah sekarang PT Timah juga sekarang lagi menikmati apa namanya sebagai perusahaan negara keuntungannya naik kalau RKAB nya dibuka mungkin naik bisa 10 kali lipat dari tahun sebelummya.Dengan pertimbangan akhirnya royalti naik pajak naik dan lain-lain yang ilegal juga tertutup,” urai dia.
Jadi saya menyatakan, katanya lagi, hati-hati untuk seluruh masyarakat, hati-hati terhadap framing bahwa ada perlawanan terhadap upaya presiden Prabowo menertibkan sumber daya alam termasuk terutama timah.
Termasuk Timah, karena faktanya sekarang menimbulkan perlawanan dan seakan-akan di framing bahwa Satgas itu bermain. Padahal sebenarnya adalah yang saya tahu bahwa itu adalah penampungan sementara mitra PT Timah.
Karena tidak bisa lagi menjual penempungan sementara hasil produksi tambang rakyat kepada PT Timah Kepada mitranya.
Karena tidak bisa menjual Kepada PT Timah, “Jadi saya berusaha meluruskan. Karena sekarang framing-framing untuk menjelekkan satgas- satgas yang dibentuk oleh Presiden Prabowo semakin masif dilakukan,” pungkasnya.(Redaksi)